 |
| Desain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. (F/BP Batam) |
Dinamika Kepri | Batam - Presiden RI Joko Widodo resmi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024.
Penetapan tersebut setelah sebelumnya usulan KEK disetujui oleh Menko Perekonomian dan telah memenuhi kriteria pembentukan KEK.
KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam ini seluas 47,17 Ha, dan terbagi di wilayah Sekupang seluas 23,10 Ha (Wisata Kesehatan Terpadu) dan wilayah Nongsa seluas 24,07 Ha (Pariwisata).
Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengatakan pihaknya menyambut baik penetapan KEK tersebut. Pihaknya mengaku optimis Penetapan KEK pariwisata dan internasional Batam ini semakin mendorong percepatan pengembangan wilayah di kota Batam dan ekonomi nasional.
"KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dicanangkan mampu meraup investasi sebesar Rp 6,91 triliun sampai dengan 2032 dan menyerap tenaga kerja 105.406 orang hingga 80 tahun kedepan," terangnya.
Adapun wilayah Sekupang akan dilaksanakan kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis Rumah Sakit Internasional (Mayapada Apollo Batam International Hospital), Nursing Academy International, MedTech Park yang dilengkapi MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), Perumahan Dokter, Dormitory, Hotel & Retail.
"RSBP Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital," tambahnya.
Sementara wilayah Nongsa akan dilaksanakan kegiatan utama pariwisata dengan rencana bisnis Retirement Village & Clinic dan akomodasi penunjang berupa Cottages, Bungalow, Motel yang diperuntukan bagi wisatawan, pasien dan keluarga pendamping.
"KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan terdepan dan harapan baru bagi layanan kesehatan di Indonesia," harap Purwiyanto.
BP Batam optimis pengembangan kawasan tersebut akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Sehingga, berdampak kepada peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, serta pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. (r)
