 |
| Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd saat menghadiri RUPS Luar Biasa BRK Syariah 2024. (F/Istimewa) |
Dinamika Kepri | Batam - Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang berlangsung di Ballroom Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, pada Sabtu (10/8/2024).
“Ada tiga agenda penting yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tadi dan beberapa mata acara lain,” kata Jefridin.
RUPS kali ini merupakan bagian dari pelaksanaan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 17 tanggal 14 Juni 2022. Agenda utama dari RUPS ini mencakup penetapan calon Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Direktur Pembiayaan untuk diproses lebih lanjut melalui fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dalam keputusan rapat, disetujui untuk menetapkan Indra sebagai calon Komisaris Utama, Wahyudi Gustiawan sebagai calon Direktur Utama, dan Helwin Yunus sebagai calon Direktur Pembiayaan,” papar Jefridin.
Menurutnya, calon-calon tersebut akan menjalani fit and proper test di OJK untuk memastikan pemilihan pejabat baru di BRK Syariah dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, rapat juga membahas beberapa mata acara lain. Pertama, disetujui pemberian gaji kepada Direksi dan Komisaris sebesar Rp. 7.464.000.000 (Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah). Kedua, Direksi dan Komisaris akan melakukan kajian untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, khususnya di daerah T3 (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Ketiga, sesuai dengan POJK Remunerasi, Direksi dan Komisaris akan disetarakan dengan Dewan Pengawas Syariah dalam hal gaji, fasilitas, dan tunjangan.
“Kehadiran kami dalam RUPS ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BRK Syariah. Kami berharap proses fit and proper test ini akan menghasilkan pemimpin yang kompeten dan mampu membawa BRK Syariah menuju kemajuan yang lebih baik,” tambahnya.
Direksi Perseroan juga diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain guna melakukan pemberitahuan kepada pihak berwenang atas keputusan rapat ini. (red)
