Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto saat hadir di Podcast yang digelar oleh Batampos. (F/wd) |
Dinamika Kepri | Batam - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto berharap Pesta Demokrasi Pemilu 2024 berjalan dengan sukses. Dia menegaskan setiap tahapan Pemilu ini harus diupayakan berjalan dengan aman dan tanpa pelanggaran-pelanggaran seperti perilaku politik uang (money politic).
"Kita sepakat dengan KPU dan Bawaslu, bagaimana penyelenggaraan pesta demokrasi ini berjalan sukses tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran termasuk money politic," tegas pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut dalam Podcast yang digelar oleh Batampos.
Podcast yang mendiskusikan tema Penyelenggaraan Pemilu tanpa Money Politic itu juga menghadirkan Komisioner KPU kepri, Jernih Millyati Siregar, dan Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itolaha Gaho.
Dalam obrolan santai tersebut, Cak Nur yang juga Ketua Partai PDI Perjuangan Kota Batam, tidak menolak anggapan ada upaya diam-diam para caleg bermain politik uang. Terlebih saat ini tahapan kampanye sudah berjalan.
"Saya kira kita perlu bersama-sama memberikan edukasi ke masyarakat untuk melihat program yang ditawarkan para caleg," harap Cak Nur.
Calon pemilih juga, diharapkan, lebih mengedepankan figur maupun partai yang membawa perubahan kebijakan kepada publik, agar kepentingan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
"Kemudian bisa memilih dengan kecerdasan dan hati nurani tanpa faktor money politic, kalau kita mau menghasilkan pemimpin wakil rakyat yang ideal," tambah Cak Nur.
Namun, Cak Nur juga menekan semua pihak baik penyelenggara, pengawas, maupun peserta (partai politik dan para caleg) punya komitmen dan integritas. Dengan begitu, baru pelaksanaan pemilu akan bersih tanpa money politic.
Sementara itu, Penanggung jawab Podcast Batampos, Juanda, mengatakan Batampos mengadakan Podcast bersama Ketua DPRD Kota Batam, KPU Kepri dan Bawaslu Kota Batam dalam rangka membahas money politic atau politik uang. Menurutnya, persoalan tentang money politik dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum bagi calon anggota legislatif tiap 5 tahun sering terjadi.
"Kita berharap dari obrolan santai ini bisa meminimalisir terkait money politic itu sendiri. Mungkin dari KPU dan Bawaslu denganbmenjelaskan aturan yang ada, serta Cak Nur menjelaskan bagaimana cara-cara menghindari money politic," tutup Juanda.(hms/wd)