 |
| Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan kepada media usai berdiskusi dengan tokoh masyarakat Rempang, Senin (18/9/2023). |
Dinamika Kepri | Batam - Setelah Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia turun langsung menemui tokoh masyarakat Melayu Rempang Galang untuk berdiskusi mencari solusi di rumah Ketua Keramat, Gerisman Ahmad di Pantai Melayu Galang Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, disetujui beberapa solusi, Senin (18/9/2023),.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat pertemuan itu dengan para tokoh masyarakat itu didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Asep Syafrudin, Deputi 1 Kementrian Investasi Yuliot, Deputi 2 Kementrian Investasi Heldi, Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol. Muhammad Rodjak Sulaeli, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto, Kajari Batam Herlina Setyorini
Sementara itu, Ketua Keramat Gerisman Ahmad didampingi Suardi Humas Keramat Suardi, Samsulrizal Wakil Ketua Keramat, anggota Keramat serta 100 orang Perwakilan Masyarakat Rempang – Galang.
"Alhamdulillah sudah kita dapatkan di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak kultural rakyat juga kita hargai, namun andaikan ada pergeseran, tetap masih di wilayah Pulau Rempang, dan kita sudah juga setujui. Insyaallah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam penyelesaian hari ini, permasalahan sudah selesai," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, beberapa solusi yang disetujui bersama usai berdiskusi dengan tokoh masyarakat Rempang antara lain:
- Lokasi untuk pergeseran tetap di wilayah Rempang.
- Jika ada pergeseran tanah yang akan diberikan 500 m2 ditambah dengan Sertifikat Hak Milik, dengan Rumah Type 45, dengan biaya pembangunan rumah sebesar Rp 120 juta.
- Tetapi jika ada rumah warga dengan nominal harga Rp 500 juta, maka sisa Rp 380 juta dapat diganti, jadi tidak ada yang dirugikan dalam urusan pergeseran.
- Jika warga memiliki tanah seluas 1000 m2, akan diberikan 500 m2, maka sisa tanah 500 m2 diganti dengan uang tunai sesuai dengan tafsiran harga tanah yang di tentukan oleh tim independent.
- Dalam masa transisi pembangunan rumah, maka kita memutuskan per KK diberikan uang Sewa Rumah sebesar Rp. 1.200.000 per-KK dan untuk masing masing orang Rp 1.200.000, jika 1 KK ada 4 orang maka akan mendapat Rp 4.800.000 di luar sewa rumah, maka perKK dapat Rp 6juta sampai rumah jadi. Jika 10 tahun pembangunan, maka 10 tahun mendapatkan uang itu.
"Lokasi untuk pergeseran tetap di wilayah Rempang, tadinya mau di Galang, tetapi usulan masyarakat karena kampungnya di Rempang, jadi masyarakat maunya di Rempang. Kita tetap menghargai adat kebudayaan tanah ini, dan untuk makam nenek moyang kita, saya tidak izinkan sedikitpun untuk dibongkar, tetapi akan dibangun dan dipagar dan dibangunkan Gapura," kata Menteri Bahlil Lahadalia.
Lebih lanjut dikatakannya, tidak ada daerah yang maju tanpa adanya investor, persoalan yang ada pergeseran masih bisa di Pulau Rempang dan selama tidak itu mengganggu.
Lanjutnya, Lahan dari 17.000 Hektar, hanya 7.000 H yang bisa dikelola, 10.000 H Wilayah Hutan lindung, prioritas Kawasan 2000H - 2300H untuk industri, tidak semua dilakukan pergeseran.
Menteri Bahlil Lahadalia juga mengatakan, tidak mungkin menzolimi warga yang sudah lama di Rempang.
"Kita sebagai perwakilan dari tingkat pusat tidak mungkin menzolimi warga yang sudah lama di sini. Hak-haknya harus diperhatikan dengan baik, caranya pun harus diperhatikan dengan baik, jika ada saudara saya yang baru, itu perlakuannya beda dengan sudah lama menetap di Rempang," tegasnya.
Dengan berbagai macam dinamika yang ada, lanjut Bahlil Lahadalia menuturkan, kunjungannya ke Rempang tersebut merupakan perintah langsung dari presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.
"Saya mewakili pemerintah dan atas perintah bapak Presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh masyarakat, dan saya sudah lakukan datang ke Rempang. Kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik," ujar Bahlil Lahadalia.
"Kami sebagai pemerintah sebagai menteri memikirkan tidak hanya pada satu kelompok tertentu, tetapi memikirkan semua aspek, setiap ada investasi masuk kita gampang diprovokasi oleh orang yang tidak menginginkan indonesia ini maju," tutupnya. (r)
