 |
| Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, SH., M.Si. |
Dinamika Kepri | Batam - Sebagai bentuk dari komitmen Polda Kepri dan Polres jajaran dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepulauan Riau, Polda Kepri berhasil mengungkap 30 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta menyelamatkan 129 korban dan mengamankan 50 orang tersangka.
Pengungkapan itu dilakukan selama periode dari tanggal 5 Juni sampai dengan 20 Juli tahun 2023, demikian hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, Jumat (21/7/2023).
Kabid Humas menjelaskan, keberhasilan Polda Kepri mengungkap kasus tersebut, menjadi bukti keseriusan Polda Kepri dalam memberantas dan mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepri.
"Keberhasilan ini juga tidak lepas dari adanya kerja sama dan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Divhubinter Polri dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pencegahan, penanganan maupun tindakan hukum," ungkapnya.
Lanjutnya, dalam periode bulan Juli, Polda Kepri berhasil mengungkap 30 Kasus tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepri dengan rincian, Polresta Barelang 18 Kasus, Polda Kepri 9 kasus, Polresta Tanjung Pinang 1 kasus, Polres Bintan 1 kasus dan Polres Karimun 1 kasus.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk modus operandi dari para tersangka adalah mereka mengincar masyarakat dari ekonomi kelas menengah ke bawah yakni dengan cara diiming-imingi.
"Dengan cara mengiming-imingi gaji dan kehidupan yang layak di luar sana kepada korban, kemudian oleh para tersangka, korban diberikan pekerjaan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya, sehingga sehubungan dengan perkara di atas para tersangka dapat dikenakan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia," paparnya.
Kemudian dengan tegas ia juga menyampaikan, bahwa Polda Kepri dalam hal ini akan terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri supaya menggunakan jalur-jalur yang prosedural (resmi).
"Karena dengan menggunakan jalur yang prosedural, warga negara kita akan mendapatkan perlindungan secara menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku terkait rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat," kata Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.
Tak hanya itu, agar tidak menjadi korban, ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dan percaya dengan iming-iming gaji besar, serta memastikan terlebih dahulu, apakah jasa penyalur tenaga kerja itu terdaftar dan memiliki izin yang resmi.
“Terakhir saya menghimbau kepada masyarakat agar memastikan penyedia jasa tenaga kerja apakah terdaftar dan memiliki izin resmi. Jangan mudah diiming-imingi dengan jumlah gaji yang besar. Jika ingin bekerja di luar negeri agar melalui proses dan prosedur yang benar guna mendapatkan perlindungan hukum secara penuh. Hal ini diharapkan menjadi langkah ke depannya agar masyarakat di Wilayah Kepri tidak menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang,” pesannya.
Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad menambahkan, Polda Kepri mendukung pentingnya kebebasan Pers dalam demokrasi yang sehat. Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia.
"Kami meyakini bahwa kebebasan Pers adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang berinformasi, kritis dan partisipatif. Polda Kepri akan terus bersinergi bersama media selaras dengan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung program Kapolri melalui Program Commander Wish tentang transformasi pelayanan publik, pemantapan komunikasi publik dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat," ucapnya.
"Hal ini akan mendukung upaya Polri dalam mewujudkan Polri Presisi dan mencapai tujuan Kepolisian yang lebih baik dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” tutupnya. (r)
